Lompat ke isi utama
Berita
Utamakan Pencegahan, Rudia Pandang Pemilu Yang Sarat Pelanggaran Ganggu Proses integritas Pemilu.
humas
Jembrana, Bawaslu Bali - Meminimalisir terjadinya pelanggaran di Pemilu Serentak Tahun 2024, penyelenggara Pemilu wajib pahami aturan perundang - undangan yang berlaku.
Lagi, Ini Kali Ketiga Bawaslu Bali Sabet Predikat Informatif
humas
Denpasar, Bawaslu Bali – Bawaslu Bali kembali menyabet predikat informatif dalam Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, ini kali ketiga Bawaslu berhasil mempertahankan predikatnya dalam kategori Instansi Vertikal Tingkat Provin
Antisipasi Terjadi Sengketa Proses, Rudia Bekali Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tabanan
humas
Tabanan, Bawaslu Bali - Tahapan pada saat ini akan memasuki Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD RI, ada mandat tugas yang berat untuk jajaran Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan di Kecamatan masing-masing.
Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilu Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial
humas
Gianyar, Bawaslu Bali - Pemilu Tahun 2024 nantinya akan sangat kompleks sehingga potensi terjadinya pelanggaran, khususnya pidana pemilu akan sangat tinggi, oleh sebab itu, sebagai langkah awal perlu adanya penyamaan persepsi antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Ga
Jumpai Camat se-Badung, Rudia Ingin Minimalisir Pelanggaran Melalui Sosialisasi Produk Hukum.
humas
Badung, Bawaslu Bali - Untuk menimalisir terjadinya pelanggaran dalam menghadapi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, hendaknya penyelenggara pemilu haruslah memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.