Bawaslu Jembrana Perkuat Sinergi Lintas Instansi, Tingkatkan Kualitas Data Pemilih Berkelanjutan

Jembrana – Bawaslu Kabupaten Jembrana terus memperkuat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui sinergi dengan berbagai instansi. Upaya tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (8/7/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, serta perwakilan dari Polres Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Jembrana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Rapat koordinasi menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menyamakan persepsi antarinstansi dalam mendukung pengawasan PDPB agar data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan valid. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai hasil pengawasan serta membahas sejumlah tantangan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana, Made Widiastra, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap data pemilih memerlukan dukungan dan koordinasi seluruh pihak. Menurutnya, kualitas data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan peran aktif instansi yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan langkah penting untuk meminimalkan potensi persoalan pada penyelenggaraan pemilu. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan setiap kendala yang muncul dapat diselesaikan secara bersama sehingga kualitas data pemilih semakin baik.

Dalam diskusi, para peserta membahas sejumlah isu strategis, di antaranya sinkronisasi data pemilih, pembaruan data pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat, data pensiunan TNI/Polri, serta pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Berbagai masukan dan tanggapan dari masing-masing instansi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penguatan koordinasi pada tahapan pemutakhiran data pemilih berikutnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan pertukaran informasi, dan menjaga komunikasi lintas instansi guna mendukung tersedianya data pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.