Cegah Pelanggaran Sebelum Jadi Sengketa. Bawaslu Jembrana Perkuat Konsolidasi Hukum

Jembrana – Bawaslu Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum, Kamis (1/10/2026), di Kantor Bawaslu Jembrana. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi bersama partai politik untuk memperkuat pemahaman hukum dan mencegah potensi pelanggaran maupun sengketa dalam tahapan pemilu.

Kegiatan dihadiri Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, serta perwakilan PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKN, Hanura, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. Dari Bawaslu Jembrana, kegiatan diikuti jajaran pimpinan dan koordinator divisi terkait.

Gede Sutrawan menekankan pentingnya tertib administrasi, khususnya dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027. Pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan perlu dilakukan secara cermat agar data yang digunakan dalam tahapan selanjutnya memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, layanan hukum Bawaslu tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika persoalan telah terjadi, tetapi juga membuka ruang konsultasi dan diskusi untuk mencegah permasalahan sejak awal. “Bawaslu ini harus menjadi rumah demokrasi, tempat persoalan yang ada bisa didiskusikan dan menjadi rujukan bersama,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Jembrana, I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, mengatakan fasilitasi tersebut juga memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa dan penanganan dugaan pelanggaran. Sejumlah isu seperti integritas pemilu, politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran hoaks menjadi bagian dari hal yang perlu diantisipasi bersama.

Ketua Bawaslu Jembrana menegaskan pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan tetap menjadi prinsip utama, namun Bawaslu akan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan. Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Jembrana mendorong partai politik dan pemangku kepentingan membangun administrasi yang tertib serta memahami mekanisme hukum sejak dini sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.