PENYERAHAN LAPORAN AKHIR KEHUMASAN TAHUN 2020, FRITZ HIMBAU HUMAS BAWASLU HARUS BERINOVASI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 kemarin masih menyisakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pembuatan Laporan Akhir oleh seluruh divisi yang ada di Bawaslu merupakan kewajiban terakhir yang harus dilaksanakan guna mempertanggungjawabkan kinerja – kinerja selama tahapan Pilkada Tahun 2020.

Divisi Humas Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali telah menyelesaikan Laporan Akhir tersebut, hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dalam melaporkan kinerja – kinerja kehumasan di masa Pilkada Tahun 2020 kemarin, sebagaimana diketahui, Humas merupakan corong dari lembaga, Humas membentuk Citra dari Lembaga, Humas hadir untuk memberikan informasi – informasi yang berguna bagi masyarakat pada Tahapan Pilkada yang lalu.

Bertempat di Kantor Bawaslu Republik Indonesia, Ketut Ariyani selaku Ketua, I Ketut Rudia Selaku Anggota sekaligus Pengampu Divisi Hukum, Humas, dan Data Infornasi, beserta Ida Bagus Putu Adinatha selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali mengantar langsung Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020.

Bersama 6 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bali, kedatangan Rombongan Bawaslu Provinsi Bali diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar di kantornya, Fritz mengucapkan terima kasih telah memenuhi Permintaan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020 yang Bawaslu Pusat minta kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayah satu anak ini menambahkan bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun yang cukup sulit, mengingat tidak ada pemilu dan pemilihan. “Jika kita melihat di tahun ini, tahun 2021, merupakan tahun yang cukup sulit mengingat tidak ada pemilu dan pemilihan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita Bawaslu, dimana Bawaslu harus berinovasi dan memperkaya konten – konten untuk tetap eksis di mata masyarakat, gencarkan konten yang mendidik terkait kepemiluan menjadi pilihan yang tepat apabila diterapkan di platform masa kini, seperti media sosial dan website yang bisa dengan mudah diakses dan dilihat orang. Disini saya rasa humas benar – benari memilki peran yang stategis untuk meningkatkan citra lembaga, beritahu kepada publik bahwa Bawaslu ada, Bawaslu masih tetap eksis”.

Selain Fritz, Ali Imron selaku Kasubag Humas Bawaslu Republik Indonesia juga turut hadir menerima rombongan Bawaslu Provinsi Bali beserta 6 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pilkada di Bali di tahun 2020, Ali menyampaikan terkait rencana pemfokusan humas di Public Relation, mengingat ini merupaka periode tanpa tahapan.

“ini merupakan periode tanpa tahapan yang memang kita tidak menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, tugas humas disini saya rasa akan cukup berat, mengingat bahwa humas harus mebranding nama lembaga, dalam SOTK yang baru, Humas akan lebih fokus menjadi Public Relation, dengan pelatihan – pelatihan yang memang sudah disiapkan dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, kami mengarapkan rencana humas di setiap daerah, baik tingkat Pusat, Provinsi, dan Daerah mampu untuk membuat nama Bawaslu tetap menggema”.

Di sela penyerahan Laporan Akhir kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Bali beserta dengan rombongan menyempatkan untuk berkunjung ke Bawaslu DKI Jakarta, hal ini dilakukan guna sharing dan berbagi ilmu terkait dengan pengelolaan Kehumasan dan PPID yang dilakukan baik oleh Bawaslu Bali maupun Bawaslu DKI Jakarta, selain sharing, hal ini juga bisa menjadi sebuah motivasi dan evaluasi untuk pengelolaan Kehumasan dan PPID kedepannya.