Konsolidasi Demokrasi Bali, Bawaslu Jembrana Hadir dalam Penguatan PDPB dan Kepedulian Sosial

Badung – Bawaslu Kabupaten Jembrana melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) bersama staf menghadiri kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pemetaan Isu-Isu Demokrasi, Rabu (28/1/2026), di Kantor Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan program Bawaslu Peduli Pemilih sebagai tindak lanjut Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 tentang Konsolidasi Demokrasi, yang bertujuan memperkuat pengawasan berkelanjutan, meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran, serta memperkuat kehadiran Bawaslu di tengah masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali, di antaranya Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Bali I Made Aji Swardhana, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Bali I Wayan Wirka, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Bali Ketut Ariyani, serta unsur pemerintah desa dan perangkat Desa Sulangai.

Dalam arahannya, I Wayan Wirka menegaskan pentingnya penguatan koordinasi pengawasan PDPB dan pemetaan isu-isu demokrasi hingga ke tingkat desa. Ia menekankan bahwa konsolidasi demokrasi harus dilakukan melalui kehadiran langsung Bawaslu di tengah masyarakat, dengan membangun komunikasi yang sehat, sederhana, dan berkelanjutan.

Selain agenda koordinasi, kegiatan juga diisi dengan aksi sosial Bawaslu Peduli Pemilih. Jajaran Bawaslu memberikan bantuan kepada tiga kepala keluarga kurang mampu di Desa Sulangai, yang ditetapkan melalui koordinasi dengan perangkat desa dan kepala dusun setempat. Bantuan diserahkan langsung ke rumah warga sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus silaturahmi dan dialog dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketut Ariyani menegaskan bahwa menjaga marwah Bawaslu tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga lewat aksi nyata yang menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran Bawaslu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik, baik dalam pengawasan pemilu maupun dalam kepedulian sosial.

Kegiatan ini juga diisi dengan dialog bersama kepala dusun dan perangkat desa, yang menekankan pentingnya netralitas perangkat desa, dukungan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta pencegahan potensi pelanggaran sejak dini.