Gaungkan Pengawas Pemilu Partisipatif, Bawaslu dan MDA di Bangli Jalin Kerja Sama

Bangli, Bawaslu Bali - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Bali mulai membangun pradigma baru dalam melakukan pengawasan kontestasi politik yang ada di masing-masing daerah. Langkah serupa juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangli. Pengawasan tidak sebatas dilakukan dengan pengawas yang dibentuk di setiap kecamatan, namun juga mulai melibatkan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.

Kerjasama dalam pengawasan politik yang dibangun secara holistik itu, ditindak lanjuti dengan penandatanganan MOU antara Bawaslu dan MDA Kabupaten Bangli di Kantor Bawaslu setempat, Kamis (24/2/2022).

"Kita bangun kerja sama dengan MDA Kabupaten Bangli, mudah-mudahan dengan kerja sama ini pengawasan Pemilu/Pemilihan khususnya di Bangli dapat berjalan lebih maksimal,"ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli I Nengah Purna dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh anggota Bawaslu Bali I Wayan Widyardana Putra.

Purna melihat, sejauh ini dalam pelaksanaan kontestasi Pemilu kerap dilakukan berbagai cara yang bahkah melanggar aturan untuk mencapai suatu kemenangan. Oleh karenanya Bawaslu terus mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu.

"Dengan terjalinnya kerja yang bertajuk Gema Siwa Puja (Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada) ini , kami harap masyarakat adat bisa ikut berperan secara aktif melakukan pengawasan Pemilu dan juga berani menolak hal-hal yang dapat menciderai proses jalannya demokrasi," ucapnya.

Sementara anggota Bawaslu Bali I Wayan Widyardana Putra menuturkan, Bawaslu Bali berusaha menggandeng desa adat untuk melahirkan pionir pengawas partisipatif. Dirinya percaya ketika tokoh desa adat bisa ikut menggaungkan pengawasan partisipatif ini, pasti akan lebih mudah untuk masuk dan menggetok tularkan ke masyarakat lainnya.

Menurut widy Bali berada di bawah dua kekuasaan, yaitu pemerintah, dan juga desa adat, yang keduanya  tidak pernah saling bersinggungan. Sehingga dirinya percaya dengan menggandeng tokoh adat yang notabene mengetahui seluk-beluk desa, dan seluk-beluk proses Pemilu di wilayahnya akan mampu mengawal proses Pemilu yang terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Ditempat yang sama Ketua MDA Kabupaten Bangli I Ketut Kayana mengatakan bahwa dirinya sangat menyambut baik dan mendukung penuh kerja sama antara Bawaslu dan MDA ini. Menurutnya hasil Pemilu akan sangat berpengaruh terhadap desa adat. "Oleh karena itu kami akan sekuat tenaga ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang,"tuturnya.

Kayana sepakat sekali bahwa krama Bali tentu tidak boleh hanya semata-mata terfokus kepada hal yang bersifat kuantitatif saja, namun juga harus melihat secara kualitatif, apakah proses Pemilu sudah berjan sesuai aturan atau belum. Kalau proses Pemilunya tidak baik, tentu akan diragukan karna adanya kecurangan-kecurangan yang melanggar aturan.  

"Dengan demikian tentunya pengawasan partisipatif krama desa adat ini menjadi sangat penting agar bisa memastikan hasil Pemilu memang didapat secara adil, bukan dari hasil manipulasi atau kecurangan lainya,"pungkasnya.

Humas Bawaslu Bangli