Tingkatkan Pelayanan PPID, Bawaslu Bali Beri Pelatihan Bagi Operator JDIH
|
Badung, Bawaslu Bali – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.
Mengingat pentingnya keberadaan JDIH bagi Bawaslu, Bawaslu Bali yang digawangi Divisi Hukum, Humas, dan Datin kemudian melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebagai bentuk tindaklanjut Rakernas JDIH Tahun 2022 yang sebelumnya telah dilaksanakan guna memaksimalkan pengelolaan dari operator JDIH di Bawaslu Kabupaten Badung.
Monev dipimpin langsung oleh Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Bali, I Ketut Rudia dengan didampingi oleh staf yang sekaligus sebagai Operator JDIH Bawaslu Bali, dan diterima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Badung, Kepala Sekretariat, dan Kasubbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Badung serta staf di Sekretariat Bawaslu Badung, Senin (18/7).
“Operator JDIH diminta bersiap untuk melakukan perbaikan pada produk hukum yang sudah diupload sebelumnya berdasarkan pada regulasi yang ada, serta kemudian menambahkan relasi dasar hukum serta membuat abstrak pada produk hukum yang telah diupload” ucap Rudia.
Pelatihan bagi operator JDIH Bawaslu Badung dilakukan dengan penambahan poin relasi peraturan pada setiap produk hukum sebelumnya yang sudah diupload dan yang akan diupload ke depannya. Kemudian nanti juga akan diadakan pelatihan pembuatan abstrak untuk operator Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan diinformasikan kembali.
Rudia juga menambahkan jika terdapat produk hukum berupa putusan dan rekomendasi harus disembunyikan, jadi tidak boleh mencantumkan NIK, alamat, hanya nama saja (NIK termasuk informasi yang dikecualikan) dalam rangka melindungi identitas pelapor.
“Pelaksanaan Monev kali ini merupakan ikthiar pimpinan sebagaimana JDIH Bawaslu akan menjadi yang terbaik pada JDIH Award 2022 oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementrian Hukum dan HAM pada akhir Juli 2022 dan pengumuman JDIH AWARDS pada bulan November 2022” sambungnya.
Terakhir, Rudia menyebutkan terkait dengan pengelolaan JDIH Bawaslu yang nantinya akan diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 12 yang masih dipersiapkan di pusat.
