Punya Hak Yang Sama, Bawaslu Bangli Ajak Penyandang Disabilitas Awasi Pemilu 2024

Bangli, Bawaslu Bali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli mengajak penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam mengawasi perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Meskipun memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengajak penyandang disabilitas untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih," ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bangli I Nengah Muliarta, Rabu (8/12).

Menurut Muliarta, adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mereka terkait hak dan kewajiban dalam Pemilu/Pilkada. Salah satu hak yang didapat mereka yakni terdaftar dalam DPT atau tidak.

"Mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif agar yang terlibat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 nanti, tetap menaati regulasi, termasuk Bawaslu juga mendorong agar minimal mereka bisa memeriksa apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Mereka juga diharapkan aktif melaporkan jiga melihat suatu dugaan pelanggaran," tutur Muliarta.

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Widyardana Putra yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, partisipasi dapat dilihat dengan adanya keingin tahuan dan pengetahuan terhadap sesuatu. Maka dari itu partisipasi dilakukan secara langsung untuk bisa menyampaikan sesuatu dari hati ke hati.

Hal-hal dalam proses berdemokrasi yang harus dipahami adalah proses kesetaraan,"Saya ingin dekat dengan teman-teman agar dapat membangkitkan spirit cinta dalam berdemokrasi',"ujar kordiv pengawasan Bawaslu Bali itu.

Dikatakan Widy, Pemilu merupakan sebuah ajang perebutan kekuasaan dan tentu saja ada konflik kepentingan didalamnya, sehingga Bawaslu mencoba mengelola konflik tersebut, agar konflik-konflik ini sesuai jalur ketentuan dan tidak sampai ada kekerasan sehingga bisa berjalan sesuai proses yang elegan.

Ketika berkaca dari sejarah masa lalu, perebutan kekuasaan selalu dipenuhi dengan konflik kekerasan. Maka sekarang ini pola anti kekerasan hadir dalam perebutan kekuasaan, sehingga demokrasi  menjadi pilihan terbaik. "Sebagai bangsa yang berkembang tentu saja kita tidak ingin terjadi perebutaan kekuasaan dengan konflik bahkan kekerasan. Nah oleh sebab itu ditempuh cara dalam proses peralihan kekuasaan tersebut yakni melalui pemilu,"papar pejabat asal Karangasem itu.

Dilanjutkannya, dalam demokrasi tentu saja pertarungan yang terjadi bukan lagi pertarungan secara fisik, akan tetapi merupakan pertarungan secara gagasan, ide yang dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan konflik yang sifatnya horizontal,

Sampai hari ini proses polarisasi masih terjadi, dan dalam proses demokrasi pun kita belum mencapai harapan kita bersama. Ketika berkaca dari pemilihan presiden masih saja ada terjadinya irisan antar golongan yang membelah pola masyarakat menjadi beberapa golongan.

Menurutnya, masyarakat sekarang kerap dijadikan sebuah objek, hanya dibutuhkan ketika mereka yang ingin berkopetensi untuk merebut kekuasaan. "Oleh karena itu Bawaslu hadir dalam rangka memberikan semangat kesadaran masyarakat untuk mencintai demokrasi yang baik dan mengawasi Pemilu agar berjalan sesuai rel yang ada," tutupnya.