Melalui Rapat Dengan Kesbangpol, Bawaslu dan KPU Bali Sepakat Minta Pembahasan Anggaran Disegerakan

Denpasar, Bawaslu Bali – Bicara Pemiliihan serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang selalu memiliki cerita dan permasalahannya sendiri, salah satunya terkait dengan pos anggaran. Sebagai langkah awal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Pembahasan Komponen Pendanaan Bersama Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024, Rabu (16/3).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Ketut Ariyani, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera beserta jajarannya.

Memantik diskusi, Mantera menuturkan bahwa rapat yang dilaksanakan di kantor Kesbangpol Provinsi Bali kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Daerah Provinsi Bali terkait dengan pendanaan bersama tahapan pembiayaan Pemilihan nanti. “Agenda ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Daerah Provinsi Bali terkait dengan pendanaan bersama tahapan pembiayaan Pemilihan tahun 2024 nanti,” tutur Mantera.

Dalam kesempatan yang sama, Ariyani menyambut baik pelaksanaan Rapat tersebut, dirinya mengatakan bahwa ini menjadi sebiah diskusi awal terkait pendanaan pelaksanaan Pilkada. Pihaknya mengharapkan ada agenda lebih lanjut untuk membahas anggaran bersama dengan penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU bersama dengan Kepolisian, TNI beserta Pemerintah Daerah Bali. 

“Saya berharap ada agenda seperti ini yang melibatkan kami penyelenggara dalam hal ini Bawaslu Bali dan KPU Bali dengan Kepolisian, TNI serta Pemerintah Daerah untuk membahas lebih lanjut anggaran Pilkada tahun 2024,” harap Srikandi Bawaslu Bali tersebut.

Ariyani juga menambahkan bahwa jajarannya di Bawaslu Kabupaten/Kota telah mempresentasikan kerangka anggaran di daerahnya masing – masing, untuk itu dirinya meminta agar segera diagendakan pertemuan lanjutan untuk membahas anggaran, sehingga Bawaslu dan KPU bisa lebih folus dalam menjalankan tupoksi tugasnya masing – masing.

“Jajaran kami di Bawaslu Kabupaten/Kota telah mempresentasikan kerangka anggarannya dengan Pemerintah Daerah masing – masing, jika bisa, pertemuan lanjutan ini bisa disegerakan, agar kami penyelenggara nanti juga bisa fokus dalam melakukan tugas dan fungsi kami masing – masing, baik di Bawaslu dan KPU,” pinta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bali itu.

Senada dengan Ariyani, Lidartawan juga meminta pertemuan nanti agar benar – benar terfokus khusus untuk membedah anggaran bersama penyelenggara Kabupaten/Kota, mengingat, bulan Juni nanti sudah mulai tahapan, dan Bawaslu setelahnya juga harus mulai rekrutmen panitia ad hoc.

Gayung besambut, Mantera dan jajarannya akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Sekretaris Daerah Bali, sehingga dapat segera diagendakan untuk melakukan pertemuan lebih lanjut.

“Setelah pagi pertemuan ini saya akan langsung mebghadap ke Sekda, intinya nanti kita akan lakukan pertemuan lanjutan dan mempresentasikan kebutuhan anggaran yg memang kita perlukan,” pungkas Mantera.