Bawaslu Se-Bali Matangkan Persiapan P2P 2026, Dorong Penguatan Pengawasan Partisipatif Berkelanjutan

Jembrana — Dalam upaya memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu kabupaten/kota se-Bali menggelar rapat persiapan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kapasitas kader pengawas partisipatif yang berkelanjutan, terutama di masa non-tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Made Widiastra Jembrana dalam sambutannya menyampaikan bahwa persiapan di Jembrana telah dilakukan secara matang, termasuk koordinasi dengan sekolah-sekolah yang disesuaikan dengan kriteria usia peserta.  “Kami siap mendukung penuh pelaksanaan P2P sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif,” tegasnya.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan menyatakan komitmen untuk terus membersamai Divisi HP2H dalam setiap program dan kegiatan. Dari tingkat provinsi, Koordinator Divisi menyampaikan bahwa kegiatan P2P merupakan wajah Bawaslu dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan strategis turut disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota, mulai dari teknis pelaksanaan, kesiapan tempat, efisiensi waktu kegiatan, hingga pengelolaan anggaran. Beberapa daerah mengusulkan fleksibilitas durasi kegiatan agar materi dapat tersampaikan secara optimal dan tidak monoton, termasuk dengan penyisipan metode interaktif seperti games dan pendekatan humanis dalam penyampaian materi.

Selain itu, dibahas pula keseragaman pelaksanaan pre-test dan post-test, penggunaan modul standar dari Bawaslu RI, serta dukungan materi audio visual yang akan disediakan secara nasional. Kegiatan P2P direncanakan akan dimulai (kick off) pada 12 Mei dengan komposisi peserta yang inklusif.

Menariknya, setelah kegiatan pembelajaran selesai, setiap daerah juga didorong untuk membentuk komunitas kader P2P sebagai wadah pengembangan dan keberlanjutan gerakan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Jembrana sendiri berkomitmen untuk melibatkan kader P2P dalam kegiatan sosialisasi agar mereka mampu menjadi perpanjangan tangan lembaga dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara luas.