Bawaslu Jembrana Ajak Stakeholder Samakan Persepsi Soal Akurasi Data Pemilih

Jembrana, Bawaslu Jembrana Dalam upaya memastikan data pemilih di Kabupaten Jembrana benar-benar akurat, lengkap, dan valid, Bawaslu Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Rabu (12/11).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder kunci, di antaranya perwakilan dari Polres Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, serta KPU Jembrana. Hadir pula Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali beserta staf, serta jajaran Ketua, Anggota, dan staf Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Ketua Bawaslu Jembrana dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menjaga kualitas data pemilih.

“Koordinasi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi agar data pemilih di Jembrana benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam rapat, Bawaslu Jembrana memaparkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB, termasuk sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya ialah ditemukannya kasus pensiunan TNI/Polri yang belum mengubah status pada KTP, sehingga tidak terdeteksi sebagai pemilih aktif.

Menariknya, dari diskusi tersebut muncul gagasan kolaboratif untuk mengatasi persoalan itu, yakni dengan mendorong penerbitan KTP sipil bagi anggota TNI/Polri yang telah pensiun. Gagasan ini mendapat dukungan dari para pihak, khususnya Bawaslu, Dukcapil, serta institusi TNI/Polri, yang berkomitmen menindaklanjuti langkah-langkah konkret demi memastikan hak pilih warga tidak terabaikan.

Usai pemaparan dan tanggapan dari para peserta, kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat sinergi dalam pengawasan data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Jembrana.