Bawaslu Bali Targetkan Bawaslu Tabanan Raih Predikat WBK dan WBBM Tahun Ini
|
Tabanan, Bawaslu Bali - Bawaslu Bali terus bergerak demi mewujudkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah sebelumnya menyambangi Buleleng, hari ini Selasa, (12/4). Tim monitoring dan evaluasi (monev) Bawaslu Bali berkunjung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan.
Terlihat hadir dalam monev tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, didampingi Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Rissiko. Tim monev Bawaslu Bali disambut langsung oleh Anggota Bawaslu Tabanan, I Gede Putu Suarnata dan I Ketut Narta, didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Tabanan I Ketut Winasa.
Ariyani dalam arahannya mengungkapkan bahwa terkait dengan reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas ini merupakan sebuah hal baru di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Dimana saat ini Bawaslu Provinsi Bali sendiri masih dalam proses peningkatan pengetahuan untuk bisa menuju kepada WBK dan WBBM.
"Sehubungan dengan implementasi reformasi dan birokrasi serta pembangunan zona integritas, ini memang hal yang baru, untuk itu baik Bawaslu Provinsi Bali maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali harus saling mendukung satu sama lain dalam hal mewujudkan Lembaga yang bebas korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih dalam melayani,” ujar Ariyani.
Menambahkan yang disampaikan Ariyani, Adinatha menjelaskan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali saat ini adalah bentuk tindak lanjut dari pertemuan dengan inspektorat Bawaslu RI. Reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas ini tidak langsung bisa diraih, melainkan melalui proses yang harus diupayakan oleh Bawaslu Tabanan agar bisa menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
“Sedikit demi sedikit Lembaga ini telah berjalan menuju kearah reformasi birokrasi, seperti pemanfaatan teknologi untuk menunjang pengelolaan keuangan dan lainnya. Pembangunan zona integritas juga dibutuhkan peran serta Lembaga untuk bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien agar tercapainya WBK dan WBBM tersebut,” tutur pria asal Denpasar tersebut.
Dikesempatan yang sama, Suarnata berharap dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi ini, nantinya akan menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
“Masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi untuk menuju WBK dan WBBM pada Bawaslu Tabanan, semoga dengan hadirnya tim monev dari Bawaslu Provinsi Bali bisa membantu mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Bawaslu Tabanan,” tutup Suarnata.
