SOSIALISASI NETRALITAS TNI SEBAGAI BENTUK CEGAH DINI PELANGGARAN PEMILU
|
Berawal dari maksud mengadakan audensi kepada Komandan Kompi Markas (Dankima) Yonif Mekanis 741/GN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018. Rombongan Bawaslu Jembrana diterima hangat oleh Dankima Kapten Inf. Arman Adi Wibowo. Ketua/Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta waktu/jadwal sosialisasi terkait Cegah Dini Pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini mengingatkan Netralitas TNI dalam Pemilu Tahun 2019. Disela sela perbincangan Dankima Kapten Inf. Arman Adi Wibowo tampak antusias sekali menyimak apa yang menjadi maksud Bawaslu Jembrana. Pada kesempatan itu juga beliau menawarkan sosilisasi dilaksanakan hari ini mumpung terdapat banyak anggota yang usai melakukan latihan militer. Mendengar hal itu, Pande pun langsung menyetujinya.
Sebanyak 206 orang anggota Yonif Mekanis 741/GN hadir sebagai peserta. Kegiatan diawali dengan yel-yel Yonif Mekanis 741/GN, dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan dan tujuan Bawaslu ke Yonif Mekanis 741/GN. Dalam kesempatan itu Pande Made Ady Muliawan menekankan agar anggota Yonif Mekanis 741/GN tetap menjaga netralitas TNI. Agar tidak memberikan like, komentar, foto dan video di media sosial serta tidak foto dengan background maupun orang yang mencalonkan diri sebagai anggota politik. Baik itu calon maupun staf yang dalam salah satu partai politik. Menurutnya masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh pemimpin politik yang akan memimpin di masa yang akan datang. Akan tetapi TNI-AD khususnya di satuan Yonif Mekanis 741/GN untuk menghindari akan kegiatan politik tersebut. "Tali silaturahmi harus tetap terjaga dan tidak memandang pendukung salah satu colon politik. Akan tetapi kegiatan politik tetap di hindari," katanya.
Sementara Dankima Yonif Mekanis 741/GN Kapten Inf Arman Adi Wibowo menyampaikan agar anggota Yonif juga mendukung kelancaran Bawaslu dan KPU dalam pemilihan Pilpres dan Pilleg. Dengan mengamankan serta tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Perwira Hukum Kapten Chk Dody Herdiana, mengatakan TNI dan Polri tidak boleh berpolitik praktis. Terkait dengan apa yang di sampaikan oleh Bawaslu tentang adanya medsos banyak mengandung negatif daripada positif sebagai TNI harus membatasi kegiatan sebagai anggota TNI khususnya kegiatan politik. Pembatasan penggunaan Medsos dengan tidak foto mengacungkan jari. Karena berdampak pada pemikiran masyarakat yang akan mengaitkan kepada salah satu Parpol. Tidak boleh memfasilitasi kegiatan pemilu. Serta apabila ada salah satu Parpol yang akan bertamu agar ditanyakan tujuan, kegiatan, serta tujuan apa yang akan dilaksanakan. Diharapkan Pemilu nantinya berjalan aman, damai dan kondusif.
Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan berakhir pada pukul 12.00 WITA.
