Pleno DPB Triwulan IV: Bawaslu Jembrana Tekankan Pentingnya Validitas Data Pemilih

JEMBRANA, Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana, I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, selaku Koordinator Divisi HP2H, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat KPU Jembrana, Senin (8/12/2025).

Rapat yang dipimpin KPU Jembrana tersebut turut dihadiri perwakilan dari Polres Jembrana, Kodim 1617, Kejaksaan Negeri Jembrana, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, serta para utusan partai politik. KPU membuka pleno dengan pembacaan hasil pemutakhiran data pemilih oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Jembrana menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan, khususnya yang ditemukan selama pelaksanaan uji petik DPB. Wirahadi menegaskan bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama agar kualitas daftar pemilih semakin akurat.

Bawaslu mencatat adanya perbedaan perlakuan dalam penetapan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama terkait data warga yang diketahui telah meninggal dunia namun belum memiliki akta kematian. Dalam beberapa temuan, status TMS hanya diperkuat melalui pengakuan keluarga, sementara KPU menggunakan mekanisme de jure sebagai dasar penetapan TMS.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan kasus pemilih baru yang terdaftar, namun berdasarkan informasi keluarga, pemilih tersebut sebenarnya telah meninggal dunia meski belum memiliki dokumen resmi. Temuan ini menjadi catatan penting agar proses pemutakhiran tidak menghasilkan data ganda maupun pemilih fiktif.

Bawaslu turut menanyakan dasar penetapan TMS bagi pemilih di luar negeri, terutama terkait mekanisme pembuktian dan pengelolaan data pemilih yang tidak berada di wilayah Indonesia. Pertanyaan ini disampaikan agar KPU menjelaskan secara terbuka dasar administrasi serta prosedur yang digunakan dalam menetapkan status TMS pemilih luar negeri.

Rapat pleno ditutup dengan penyampaian saran perbaikan dan tindak lanjut dari masing-masing instansi, untuk memastikan pemutakhiran data pemilih di Jembrana ke depan berjalan semakin baik dan transparan.