Bawaslu Jembrana Ikuti Penguatan Kapasitas HAM, Sinkronkan Tugas Pengawasan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Jembrana, Bawaslu Jembrana - Upaya memperkuat integritas dan profesionalitas lembaga pengawas Pemilu terus digencarkan. Jumat (26/9/2025), jajaran Bawaslu Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Ketua, Anggota, serta sekretariat, mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara secara daring. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (wilayah kerja NTB dan Bali).

Hadir dalam forum ini, Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan Anggota Bawaslu Bali Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, S.Sn., M.Sn., yang sekaligus menjadi salah satu narasumber. Seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Bali juga ikut serta dalam agenda strategis ini.

Dalam paparannya, Gede Sutrawan menekankan pentingnya keterkaitan antara prinsip HAM dengan kinerja Bawaslu. Menurutnya, setiap langkah pengawasan, penindakan, maupun penyelesaian sengketa harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi. “Bawaslu bukan hanya bekerja untuk menegakkan aturan, tetapi juga memastikan demokrasi berjalan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil NTT, yang membahas peran aparatur negara dalam mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan maupun tindakan di lapangan. Sesi tanya jawab interaktif turut membuka ruang diskusi yang memperkaya pemahaman peserta.

Melalui agenda ini, Bawaslu Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengawasan Pemilu yang adil, humanis, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.